"Mereka justru mengatakan kepada kami di depan UGM sana, jika ingin berbicara Papua, mari jadi volunteer. Bukan itu jawabannya.

Mereka punya kekuasaan, mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan itu, bukan kita sebagai rakyat," kata Mesa.

Mesa menambahkan bahwa pengejaran terhadap mobil patwal dilakukan karena para pejabat memilih menghindari mahasiswa ketimbang menjawab pertanyaan krusial dengan jujur.

"Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak.

Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka," tutur Mesa.

Pihak mahasiswa menganggap keributan tersebut sebagai hal wajar dalam dinamika berdemokrasi demi mengingatkan para pemegang kekuasaan negara.

"Mereka memang harus didatangi karena tidak ada cara yang efektif selain cara itu. Bahkan ketika itu dilakukan, tidak ada jaminan bahwa mereka merasa bersalah," ujarnya Mesa.

Aksi ini ditegaskan Mesa sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berlandaskan asas keadilan.

"Mengingatkan penguasa bahwa mereka itu bukan untuk berkuasa, tapi harus menjalankan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sesuai dengan Pancasila," ungkap Mesa.

Tanggapan Pejabat

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi tertulis bahwa kehadiran mereka ke kampus UGM murni untuk melakukan dialog terbuka yang telah berizin resmi.

"Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus.

Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini," kata Sudaryono.

Sudaryono mengklaim pihak pemerintah sangat terbuka terhadap segala bentuk pertanyaan maupun kritikan tajam yang dilayangkan oleh mahasiswa dalam forum tersebut.