Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Pertamax
Pemerintah diminta mengantisipasi dampak lanjutan dari kebijakan penyesuaian harga Pertamax yang mulai berlaku sejak Rabu, 10 Juni 2026.
Langkah antisipasi diperlukan untuk menahan potensi peralihan konsumsi ke bahan bakar minyak bersubsidi serta menjaga daya beli masyarakat.
Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Antonius Budisusila, menilai kebijakan ini merupakan respons terhadap harga keekonomian.
Menurutnya, pemerintah wajib mengedepankan strategi komunikasi publik yang cepat dan berbasis data.
"Pendekatan yang dilakukan harus mengedepankan kecepatan, kejujuran, empatik, konsisten, berbasis data, memberi kepastian tindakan, akuntabel, dialogis, adil, dan terbuka terhadap evaluasi," ujar Antonius, Sabtu (13/6/2026).
Faktor Eksternal dan Risiko Migrasi
Faktor eksternal seperti lonjakan harga minyak mentah dunia, ketidakpastian geopolitik global, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi pemicu utama penyesuaian harga ini.
"Kenaikan harga Pertamax ini bisa dipahami sebagai langkah penyesuaian terhadap harga keekonomian BBM nonsubsidi. Tekanannya datang dari harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah," kata Antonius.
Kenaikan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32 persen dalam waktu singkat dikhawatirkan memicu migrasi besar-besaran pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite.
Situasi tersebut menuntut pengetatan pengawasan distribusi dari pemerintah agar tidak membengkakkan beban anggaran negara.
Selain pergeseran konsumsi, Antonius mengingatkan bahwa lonjakan biaya energi berisiko menekan pengeluaran rumah tangga.
Sektor konsumsi rumah tangga selama ini memegang peran krusial sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pemerintah perlu mengantisipasi dampak berantai dari kebijakan ini agar tidak semakin menggerus daya beli masyarakat dan memperlambat konsumsi rumah tangga," ujar Antonius.
Transparansi serta pelaksanaan evaluasi kebijakan harga secara berkala dipandang penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat.
Pemerintah diharapkan terus memantau pergerakan indikator ekonomi agar kebijakan fiskal tetap selaras dengan kemampuan riil finansial publik.
Update Terbaru
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB






