Pemerintah diminta mengantisipasi dampak lanjutan dari kebijakan penyesuaian harga Pertamax yang mulai berlaku sejak Rabu, 10 Juni 2026.

Langkah antisipasi diperlukan untuk menahan potensi peralihan konsumsi ke bahan bakar minyak bersubsidi serta menjaga daya beli masyarakat.

>>> SNK Kembangkan Dua Proyek Game Baru Metal Slug untuk Rayakan 30 Tahun

Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Antonius Budisusila, menilai kebijakan ini merupakan respons terhadap harga keekonomian.

Menurutnya, pemerintah wajib mengedepankan strategi komunikasi publik yang cepat dan berbasis data.

"Pendekatan yang dilakukan harus mengedepankan kecepatan, kejujuran, empatik, konsisten, berbasis data, memberi kepastian tindakan, akuntabel, dialogis, adil, dan terbuka terhadap evaluasi," ujar Antonius, Sabtu (13/6/2026).

Faktor Eksternal dan Risiko Migrasi

Faktor eksternal seperti lonjakan harga minyak mentah dunia, ketidakpastian geopolitik global, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi pemicu utama penyesuaian harga ini.

"Kenaikan harga Pertamax ini bisa dipahami sebagai langkah penyesuaian terhadap harga keekonomian BBM nonsubsidi. Tekanannya datang dari harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah," kata Antonius.

Kenaikan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32 persen dalam waktu singkat dikhawatirkan memicu migrasi besar-besaran pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite.

>>> IHSG Ditutup Menguat ke 6.007, Asing Borong Saham BBCA, DSSA, TPIA

Situasi tersebut menuntut pengetatan pengawasan distribusi dari pemerintah agar tidak membengkakkan beban anggaran negara.

Selain pergeseran konsumsi, Antonius mengingatkan bahwa lonjakan biaya energi berisiko menekan pengeluaran rumah tangga.

Sektor konsumsi rumah tangga selama ini memegang peran krusial sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah perlu mengantisipasi dampak berantai dari kebijakan ini agar tidak semakin menggerus daya beli masyarakat dan memperlambat konsumsi rumah tangga," ujar Antonius.

Transparansi serta pelaksanaan evaluasi kebijakan harga secara berkala dipandang penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat.

>>> Kejagung Ungkap Motor Listrik Program MBG Menumpuk di Gudang Sentul

Pemerintah diharapkan terus memantau pergerakan indikator ekonomi agar kebijakan fiskal tetap selaras dengan kemampuan riil finansial publik.