DPR dan Pemerintah Sepakati KEM PPKF 2027, Defisit APBN 1,8-2,4 Persen
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan dicapai dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR pada Kamis, 11 Juni 2026 sore di Jakarta.
Dalam kesepakatan tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan pada rentang 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini menjadi salah satu parameter fiskal utama yang akan menjadi acuan penyusunan APBN 2027.
Selain defisit, beberapa indikator makro ekonomi lainnya juga disepakati. Target inflasi dipatok pada kisaran 1,5 persen sampai 3,5 persen.
Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Pendapatan negara juga mengalami penyesuaian.
Batas bawah pendapatan negara naik 0,19 persen menjadi 12,01 persen terhadap PDB, sedangkan batas atasnya dipatok pada angka 12,40 persen terhadap PDB.
Angka ini merupakan hasil laporan dari tiga Panitia Kerja yang meliputi Pertumbuhan, Penerimaan, dan Defisit.
Keputusan ini melibatkan jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan.
Mereka memproyeksikan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di angka 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Indikator kesejahteraan sosial juga turut disepakati.
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,30 persen sampai 4,87 persen, tingkat kemiskinan 6 persen hingga 6,5 persen, serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa rentang angka dalam KEM PPKF masih bersifat sementara.
"Biasanya KEM PPKF masih memberikan range sampai kami mendapatkan laporan sementara, lapsem yang disusun akhir semester. Baru kami menemukan parameter tunggalnya," ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mewakili pemerintah menyatakan persetujuan penuh terhadap seluruh poin hasil pembahasan. "Kami bisa menerima dan setuju dengan apa yang disampaikan," jelasnya.
Kesepakatan ini akan menjadi landasan resmi bagi pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027.
Seluruh indikator pembangunan dan target makro ekonomi yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan fiskal ke depan.
Update Terbaru
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB






