Nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan Kamis (11/6/2026). Mata uang Garuda turun 44 poin ke posisi Rp 17.988 per dolar Amerika Serikat.

Penurunan ini terjadi dari level penutupan sebelumnya yang berada di Rp 17.944 per dolar AS. Tekanan eksternal dari pasar global menjadi pemicu utama pelemahan rupiah.

>>> Kementerian ESDM Ungkap Penyebab Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi

Faktor Eksternal Dominasi Pelemahan

Direktur PT. Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Selain itu, lonjakan inflasi di AS turut memberikan sentimen negatif.

Data harga konsumen AS menunjukkan kenaikan 4,2% pada Mei 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka ini merupakan laju tercepat dalam tiga tahun, terutama didorong oleh biaya energi yang lebih tinggi.

Kondisi inflasi yang melambung memicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap kebijakan moneter bank sentral AS.

Ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama pun menguat.

>>> Turnamen Tenis Meja ASEAN Club Championship 2026 Ramaikan Bandung

Ibrahim menambahkan bahwa jika tekanan harga terus berlanjut, The Fed bahkan dapat melanjutkan pengetatan kebijakan moneter akhir tahun ini.

Hal ini semakin menekan mata uang negara berkembang seperti rupiah.

Proyeksi Pergerakan Rupiah

Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif namun cenderung melemah pada perdagangan berikutnya. Rentang pergerakan diproyeksikan berada di Rp 17.980 hingga Rp 18.030 per dolar AS.

Senada dengan hal tersebut, Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova, memproyeksikan rupiah akan bergerak di kisaran Rp 17.050 hingga Rp 18.030 per dolar AS dalam jangka pendek.

Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik internasional menjadi kecemasan utama.

Dari sisi domestik, pelaku pasar menilai positif langkah Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan 25 bps menjadi 5,50%.

>>> Kementerian ESDM Pastikan Kompensasi Energi Sasar Masyarakat Berhak

Namun, konsistensi kebijakan fiskal pemerintah masih akan diuji ke depannya.