Koalisi SOS Protes Rencana Penambahan Lapisan Cukai Rokok
Koalisi Save Our Surroundings (SOS) menggelar aksi satire bertajuk "Program Rokok Murah Nasional" di depan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/6).
Aksi damai ini memprotes rencana pemerintah menambah lapisan baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang menyasar kategori Sigaret Kretek Mesin (SKM) kelas III, kelompok tarif termurah.
Dalam demonstrasi, massa menghadirkan instalasi lapak rokok dengan figur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sebagai simbol perluasan peredaran rokok murah.
Kebijakan Dinilai Kontraproduktif
Project Lead for Tobacco Control CISDI, Beladenta Amalia, menilai rencana penambahan lapisan baru cukai rokok bertentangan dengan tujuan fiskal dan kesehatan masyarakat.
"Aksi 'Program Rokok Murah Nasional' ini merupakan sindiran terhadap rencana penambahan lapisan baru cukai rokok yang kontraproduktif terhadap tujuan fiskal, kesehatan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia," ujar Beladenta.
Penambahan lapisan tarif baru dinilai memperparah perpindahan konsumsi ke produk rokok yang lebih murah atau downtrading.
Kondisi ini disebut menekan penerimaan negara dan melemahkan fungsi cukai, sementara pemberantasan rokok ilegal lebih efektif melalui penguatan penegakan hukum dan sistem pelacakan.
Executive Director IYCTC, Manik Marganamahendra, memperingatkan bahwa kemudahan akses terhadap rokok murah akan berdampak besar pada anak-anak dan kelompok rentan.
Ia merujuk pada data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang mencatat jumlah perokok anak mencapai 5,9 juta orang.
"Upaya menurunkan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM seharusnya saling bersinergi dengan upaya penurunan prevalensi merokok. Tetapi ketidakselarasan ini menunjukkan adanya persoalan tata kelola dalam proses penyusunannya," kata Manik.
Ketua RUKKI, Mouhamad Bigwanto, mempertanyakan transparansi dan dasar pertimbangan serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut.
Menurutnya, pemerintah wajib mengedepankan masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pakar kesehatan dalam merumuskan pengendalian produk tembakau.
Melalui aksi ini, koalisi mendesak lima tuntutan kepada Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR.
Tuntutan tersebut meliputi penghentian pembahasan lapisan baru tarif CHT, pembersihan kebijakan dari intervensi industri rokok, pelibatan ahli independen, pengesahan sistem pelacakan rokok yang komprehensif, hingga peningkatan transparansi kasus dugaan suap pengawasan cukai di KPK.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






