DPR Minta Kebijakan Cukai Tembakau Tak Bebani Industri Patuh
Rencana Menteri Keuangan menambah lapisan (layer) dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) mendapat sorotan dari Komisi XI DPR RI.
DPR meminta kebijakan tersebut dikaji secara matang agar tidak menambah kompleksitas sistem cukai dan berdampak pada kondisi fiskal maupun dunia usaha.
Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor, mengatakan setiap perubahan struktur tarif CHT harus tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan administrasi serta efektivitas pengawasan.
Menurutnya, pemberantasan rokok ilegal tidak bisa hanya mengandalkan perubahan tarif.
"Kami melihat tujuan pemerintah untuk mempersempit ruang gerak rokok ilegal sebagai langkah positif.
Namun keberhasilannya tentu tidak bergantung pada struktur tarif semata, melainkan juga efektivitas pengawasan, penegakan hukum, kemudahan kepatuhan, serta pembinaan kepada pelaku usaha," ujar Thoriq.
Thoriq mengingatkan agar kebijakan baru tidak justru membebani pelaku usaha yang selama ini patuh terhadap aturan.
Ia menilai industri hasil tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja sehingga setiap perubahan regulasi harus diperhitungkan secara cermat.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga iklim investasi sekaligus mengantisipasi dampak berupa pengurangan tenaga kerja hingga risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
"DPR akan mendorong agar setiap kebijakan transisi dilakukan terukur, berbasis data, dan memperhatikan kondisi riil industri dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor hasil tembakau," tegas Thoriq.
Komisi XI DPR RI juga meminta pemerintah memastikan kebijakan baru tidak membuka celah bagi praktik yang menguntungkan pelaku rokok ilegal atau kelompok usaha tertentu.
Menurut Thoriq, kebijakan fiskal harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan masyarakat, kepastian berusaha, perlindungan tenaga kerja, dan penerimaan negara.
"Yang jelas, Komisi XI berpandangan kebijakan fiskal harus mampu menciptakan iklim usaha sehat dan adil.
Industri yang selama ini taat aturan harus tetap mendapatkan kepastian usaha, sementara pada saat yang sama negara perlu memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal," pungkasnya.
Update Terbaru
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB






