Bapenda Jateng Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Rp3 Triliun
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah mencatat nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai sekitar Rp3 triliun.
Jumlah tersebut berasal dari jutaan unit kendaraan yang belum melunasi kewajiban tahunan mereka.
Kendaraan yang menunggak mencakup sekitar 4,5 juta unit sepeda motor dan lebih dari 565.000 unit mobil.
Total tunggakan terdiri dari potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp2,88 triliun untuk pemerintah provinsi dan opsen PKB senilai Rp877 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota.
Fokus Penagihan untuk Pembangunan
Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi menjelaskan bahwa penagihan tunggakan ini menjadi fokus utama pemerintah daerah.
"Ya tunggakan di angka tersebut yang menjadi concern kami dan Pak Gubernur Jateng untuk menagihnya demi biaya pembangunan di Jateng," kata Masrofi.
Langkah tegas ini diambil agar potensi pendapatan daerah dari sektor pajak tidak hilang begitu saja.
"Angka tersebut harus ditagih agar tidak menjadi penerimaan yang hilang akibat tunggakan," lanjut Masrofi.
Keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga memengaruhi status legalitas administrasi kendaraan di jalan raya.
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah AKBP Prianggo Malau menjelaskan bahwa perpanjangan STNK bertujuan untuk pengawasan tahunan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
"Serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga pajak harus dibayarkan setiap tahunnya," kata Prianggo.
Pemilik kendaraan yang membiarkan STNK mati selama lima tahun dan tidak memperpanjangnya selama dua tahun berturut-turut terancam sanksi berat.
Sanksi tersebut berupa penghapusan data registrasi secara permanen serta pengenaan denda.
"Namun jika database telah terhapus dari sistem regident ranmor, maka kendaraan tidak dapat registrasi kembali," kata Prianggo.
Aturan penghapusan data ini mengacu pada Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam aturan tersebut, kendaraan yang telah dihapus tidak dapat didaftarkan ulang.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






