Sembilan fraksi di DPR RI memberikan catatan kritis terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Pembahasan berlangsung di Jakarta pada Selasa, 9 Juni 2026.

>>> Mengenal Truffle Oil Sintetis yang Sering Dianggap Palsu

Pembahasan ini menjadi landasan awal penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Sejumlah fraksi menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada kisaran 5,8% hingga 6,5%.

Fraksi PKB menilai target tersebut mencerminkan optimisme besar untuk memutus tren pertumbuhan ekonomi nasional yang tertahan di angka 5% selama lebih dari satu dekade.

Hal ini disampaikan oleh Muhammad Kadafi, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB.

Pandangan senada disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui Wihadi Wijanto dan didukung Fraksi PAN melalui Abdul Hakim Bafagih.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem meminta pemerintah menaikkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi US$90–105 per barel.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar pendanaan proyek strategis tidak memperlebar defisit atau menambah beban utang.

Mereka mendesak implementasi reformasi perpajakan yang berkeadilan karena target pendapatan negara 2027 baru mencapai 11,8%-12,4% dari PDB.

>>> Timnas Indonesia Uji Kekuatan Lawan Mozambik di GBK

Haris Turino, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan, menekankan bahwa prioritas nasional seperti mobil nasional, motor nasional, industri semikonduktor, giant seawall, dan rekonstruksi pascabencana harus memiliki skema pembiayaan yang tidak menambah tekanan defisit dan utang negara.

Fraksi Partai Golkar melalui Nurul Arifin menekankan pentingnya KEM-PPKF 2027 untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga dan ekspor.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat mengingatkan titik rawan ruang fiskal akibat beban bunga utang di tengah target defisit APBN 2027 sebesar 1,80%-2,40% terhadap PDB.