Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah strategis ini ditempuh dengan menggandeng investor, memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta menghentikan sementara pembangunan dapur baru.

>>> Kemenkes Perkuat Puskesmas untuk Ubah Orientasi RS

Kebijakan efisiensi ini diambil demi meningkatkan kualitas layanan program di tengah keterbatasan anggaran negara.

Pendanaan Alternatif untuk Wilayah 3T

Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan bahwa pihaknya sedang aktif mencari sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar tidak membebani APBN.

"3 T ini kami mencoba tidak menggunakan APBN.

Kami akan coba kerjasamakan atau dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah luar negeri atau perusahaan besar misalnya berinvestasi masuk sini bikin dapur," kata Nanik di Istana Merdeka, Senin (8/6/2026).

Selain mencari pendanaan non-APBN, BGN juga menerapkan moratorium pembangunan dapur baru karena saat ini sudah ada 27.877 unit dapur MBG yang terbangun di berbagai daerah.

Fokus utama lembaga kini dialihkan pada perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, serta melakukan refocusing agar intervensi gizi lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Apakah perlu sekolah-sekolah kaya? kan gizinya juga cukup di rumah.

Maka kita arahkan ke anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," jelas Nanik.

>>> BPI Danantara Kembangkan Sistem Digitalisasi Ekspor SDA Satu Pintu

Sepanjang tahun ini, pengawasan ketat akan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur, termasuk kepatuhan petunjuk teknis dan standar keamanan pangan.

Pihak BGN memprioritaskan peningkatan kualitas layanan dibandingkan ekspansi program secara kuantitatif.