Menurut Yuliot, pemerintah masih mengkaji berbagai aspek, mulai dari sisi teknis, keekonomian proyek, hingga dampaknya terhadap penerimaan negara.

Meski belum menyebutkan target penyelesaian pembahasan, pemerintah berupaya mempercepat proses tersebut dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan kepastian hukum bagi dunia usaha.

"Itu masih dalam pembahasan, lagi dikaji oleh Ditjen Minerba.

Kami melihat dari target-target, tentu ini kami lakukan percepatan untuk pengamanan dan juga harus ada kepastian hukum, kepastian berusaha bagi pelaku usaha," kata Yuliot.

Ia menambahkan, keputusan final terkait skema bagi hasil di sektor tambang nantinya tidak hanya dibahas di lingkungan Kementerian ESDM, tetapi juga akan diputuskan melalui sidang kabinet.

>>> UKSW Kalahkan Perbanas 55-54 di Laga Pembuka Campus League 2026

"Nanti akan dibahas di sidang kabinet. Jadi yang memutuskan itu adalah sidang kabinet," pungkasnya.