Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah berhati-hati dalam merancang skema gross split untuk sektor mineral dan batubara (minerba).

Pelaku usaha menilai kepastian regulasi fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi di industri pertambangan.

>>> Timnas U19 Indonesia Kalahkan Vietnam, Lolos ke Semifinal Piala AFF U19 2026

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan hingga kini asosiasi belum memperoleh penjelasan resmi mengenai desain kebijakan gross split yang tengah dikaji pemerintah.

Menurutnya, pelaku usaha masih menunggu kejelasan apakah skema tersebut akan menggantikan rezim royalti yang berlaku saat ini atau justru menjadi pungutan tambahan di luar kewajiban yang sudah ada.

"Sejauh ini kami belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai desain spesifik gross split untuk batubara, termasuk apakah ini akan menggantikan rezim royalti yang sudah berjalan atau ditambahkan di atasnya.

Kedua skenario tersebut memiliki dampak yang sangat berbeda bagi pelaku usaha," ujar Gita kepada Kontan. co.

id, Minggu (7/6/2026).

Gita menegaskan, karakteristik industri batu bara berbeda dengan sektor minyak dan gas bumi (migas) yang lebih dahulu menerapkan skema gross split.

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema gross split di sektor minerba dengan konsep yang mengacu pada mekanisme yang telah diterapkan di sektor migas.

Namun, menurut Gita, pendekatan tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja karena struktur bisnis kedua sektor sangat berbeda. "Yang perlu dipahami, batubara bukan migas.

Di migas, gross split menggantikan cost recovery, yaitu biaya yang sebelumnya ditanggung negara kemudian dialihkan kepada kontraktor. Sementara di sektor batubara tidak pernah ada cost recovery.

Seluruh biaya, mulai dari eksplorasi hingga penjualan, sejak awal ditanggung oleh perusahaan," jelasnya.