Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan pasokan bahan baku pertambangan bagi perusahaan hilirisasi aman dari pemotongan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin menyatakan langkah tersebut bertujuan menjaga kepastian pasokan dalam negeri.

Pemerintah memberikan prioritas tinggi bagi sektor pertambangan yang terintegrasi langsung dengan fasilitas hilirisasi.

Kebijakan ini disampaikan dalam acara BIG Downstream Insights 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa.

Selain itu, regulasi terbaru melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 turut memberikan kemudahan akses Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Pelaku usaha hilirisasi mendapatkan keistimewaan berupa pemberian WIUP khusus tanpa melalui jalur lelang.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif pendukung guna menggenjot percepatan program hilirisasi nasional.

Untuk fasilitas smelter mandiri tanpa tambang, Kementerian ESDM tetap berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perindustrian.

Koordinasi tersebut memastikan pemenuhan pasokan bijih selaras dengan kapasitas serta performa produksi IUP setempat.

Penataan pasokan berbagai klaster smelter ini akan dipantau secara ketat melalui mekanisme RKAB tahunan.

Evaluasi berkala tersebut diterapkan untuk mengontrol kuota produksi nasional agar harga komoditas tetap stabil.

Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian negara secara berkelanjutan.