Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerima banyak dokumen pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2027.

Pengajuan tersebut datang dari berbagai perusahaan mineral dan batu bara sejak pintu perizinan resmi dibuka.

Evaluasi dan Batas Waktu Pengajuan RKAB

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan bahwa total perusahaan yang telah memasukkan dokumen belum dapat diumumkan.

Pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi terhadap realisasi produksi komoditas minerba sepanjang 2026.

Proses penilaian tersebut berfungsi sebagai dasar penting untuk menyesuaikan kuota produksi pada tahun depan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno memberikan keterangan terkait proses tersebut di Karawang.

Penyampaian dokumen permohonan tersebut dijadwalkan berlangsung paling lambat pada tanggal 15 November 2026 mendatang.

Ketentuan waktu tersebut merujuk langsung pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025.

Aturan ini memberikan rentang waktu sekitar 46 hari kalender bagi pemegang izin untuk menyiapkan berkas.

Menteri ESDM menetapkan batas waktu paling lama lima hari kerja untuk menerbitkan persetujuan atau penolakan.

Jika dokumen belum lengkap, pemohon diberi kesempatan memperbaiki berkas dalam durasi maksimal dua hari kerja.

Pemerintah mempercepat proses evaluasi agar tidak selalu memakan waktu maksimum yang tersedia dalam aturan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Cecep Mochammad Yasin menargetkan persetujuan bijih nikel terbit lebih cepat.

Data kementerian mencatat jumlah izin tambang aktif mencapai 4.052 unit pada periode Februari 2026.

Angka tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan catatan pada November 2025 yang mencapai 4.252 izin.