Kementerian ESDM Setujui 664 RKAB Perusahaan Minerba untuk 2026
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui 664 rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahun 2026 bagi perusahaan mineral dan batu bara (minerba) hingga Jumat (12/6/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan operasional tambang berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Pemerintah saat ini masih mengevaluasi sejumlah permohonan lain berdasarkan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan.
Proses evaluasi dijalankan melalui sistem informasi MinerbaOne secara online demi menjaga akuntabilitas.
Transparansi dan Akuntabilitas
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Hal ini untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.
Pihak kementerian menekankan pentingnya pemenuhan izin usaha pertambangan (IUP) serta penyusunan rencana operasional yang mencakup aspek teknis, keselamatan, penerimaan negara, dan lingkungan.
Regulasi mengenai dokumen wajib ini tercantum dalam Pasal 111 UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Tri Winarno menyatakan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan.
Direktorat Jenderal Minerba memeriksa legalitas perizinan, penerapan good mining practice, jaminan reklamasi, hingga kemampuan finansial perusahaan dalam memenuhi pendapatan negara.
Aturan penataan e-RKAB diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 39/2025 dan Peraturan Menteri ESDM No. 17/2025.
Melalui sistem baru, matriks pengajuan disederhanakan menjadi tiga matriks untuk eksplorasi dan sepuluh matriks untuk operasi produksi tanpa memangkas kualitas pengawasan.
Pengurangan matriks dialihkan ke instrumen pengawasan berkala lainnya.
Bagi pelaku usaha yang dokumennya dinilai belum lengkap, kementerian memberikan kesempatan perbaikan melalui mekanisme asistensi langsung.
Tri Winarno menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






