Ditjen Pajak Periksa 32 Perusahaan Sawit Terkait Dugaan Pidana
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah memeriksa sedikitnya 32 perusahaan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan.
Pemeriksaan tersebut berlangsung di Jakarta pada Jumat, 5 Juni 2026.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa total potensi penerimaan dari sebagian wajib pajak tersebut mencapai angka triliunan rupiah.
"Potensi [penerimaan pajak] 11 wajib pajak dari total 32 wajib pajak itu Rp1,1 triliun.
Sudah ada 3 wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT-nya dan menyetor sekitar Rp200 miliar," kata Bimo.
Tiga dari puluhan wajib pajak sektor sawit tersebut telah melunasi kewajiban mereka ke kas negara dengan total nilai mencapai Rp200 miliar melalui mekanisme ultimum remedium.
Pembayaran ini diselesaikan sebelum status hukum perkara mereka ditingkatkan dari tahap pemeriksaan bukti permulaan menjadi proses penyidikan.
Bimo merinci bahwa saat ini 32 wajib pajak CPO tersebut berada dalam posisi hukum yang beragam, mulai dari penyelidikan, perluasan bukti permulaan, hingga proses penyidikan penuh.
"Itu [wajib pajak CPO] dalam tahap bukper, dari 8 wajib pajak tadi, ada 3 yang sudah bayar membetulkan sendiri.
Karena kita kan ultimum remedium, jadi kalau memang wajib pajak mau menghindari sanksi ya mereka bayar sesuai dengan yang kita hitung dan mereka hitung.
Kalau ada bukti baru, bisa naik lagi [ke tahap selanjutnya]," jelas Bimo.
Selain penanganan internal, Ditjen Pajak juga mendukung langkah Kejaksaan Agung yang sedang memproses kasus dugaan pengemplangan pajak perusahaan sawit lainnya.
"Sebenarnya bukan diserahkan, mereka [Kejaksaan Agung] yang minta, dan mereka kan juga minta banyak.
Hari ini saja ada 18 permintaan terhadap 18 data wajib pajak sampai 18 tahun ke belakang, karena itu kewenangan mereka," tutur Bimo.
Kerja sama lintas institusi ini terus berjalan demi menertibkan kepatuhan pajak di sektor komoditas strategis nasional.
Proses hukum atau pemeriksaan bukti permulaan dapat dihentikan apabila wajib pajak secara kooperatif membetulkan SPT dan melunasi kekurangan beserta sanksinya.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






