Blokir 76 Rekening, DJP Jakarta Timur Kejar Tunggakan Pajak Rp71 Miliar
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur mengambil langkah penagihan aktif dengan memblokir puluhan rekening para penunggak pajak.
Tindakan ini menargetkan total tunggakan senilai Rp71 miliar.
Sebanyak 76 rekening yang terkait dengan 53 wajib pajak dan 95 penanggung pajak resmi dibekukan. Pemblokiran dilakukan pada Kamis, 4 Juni 2026.
Prosedur Penagihan Bertahap
Pemblokiran ini bukan tindakan mendadak. DJP terlebih dahulu memberikan imbauan berkala dan menerbitkan surat teguran resmi.
Surat paksa juga telah dilayangkan, namun para wajib pajak belum melunasi kewajibannya.
Karena minim respons, Kanwil DJP Jakarta Timur melanjutkan ke tahap pemblokiran rekening. Langkah ini untuk memastikan kepastian hukum dalam sistem perpajakan nasional.
Dasar Hukum dan Mekanisme
Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Selain itu, prosedur juga berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023.
Regulasi tersebut mengatur tata cara penagihan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Pemblokiran rekening merupakan salah satu instrumen penagihan aktif yang diizinkan.
Opsi Pencabutan Blokir
Pemblokiran bisa dicabut jika wajib pajak segera melunasi seluruh utang pajak beserta biaya penagihan. Alternatif lain, wajib pajak dapat menyerahkan jaminan barang senilai utang pajak.
Wajib pajak juga bisa mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran. Namun, permohonan ini harus mendapat persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait.
Konsekuensi Jika Tidak Kooperatif
Jika setelah pemblokiran wajib pajak tetap tidak melunasi tunggakannya, DJP dapat melakukan penyitaan aset. Aset yang disita akan dipindahbukukan ke kas negara sebagai pelunasan utang pajak.
Langkah ini merupakan tahap akhir dari rangkaian eksekusi penagihan. DJP berharap tindakan tegas ini memberikan efek jera bagi penunggak pajak lainnya.
DJP terus mendorong kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajiban secara mandiri. Kepatuhan pajak sangat penting untuk kelangsungan pembangunan nasional.
Update Terbaru
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Ribuan Channel YouTube Diblokir Google Sepanjang Juli-September
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Baca Komik One Piece Chapter 1199 Bahasa Indonesia, Prediksi & Spoiler Full
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Solusi Energi dan Kecerdasan Buatan Bersaing di Panggung MAJU ON 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Gaya Bicara IShowSpeed Dipuji Barack Obama Karena Fasih Berbahasa Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Lina Mukherjee Bela Luna Maya Seusai Diserang Netizen Soal Masa Lalu
Rabu / 18-11-2026, 10:25 WIB
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB






