Runtuhnya Waduk Liulan di Guangxi, China selatan, pada awal Juli lalu kembali memunculkan sorotan terhadap sistem pengelolaan bendungan di Negeri Tirai Bambu.

Sejumlah pengamat menilai insiden tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas terkait kualitas infrastruktur, transparansi, dan tata kelola waduk di China.

>>> Apindo Desak Moratorium Aturan Turunan Rokok, Dinilai Ancam PHK Massal

China memiliki hampir 100.000 bendungan dan waduk, jumlah terbanyak di dunia. Infrastruktur tersebut dibangun untuk menyimpan air, menghasilkan listrik, serta mengendalikan banjir.

Namun setiap musim hujan bendungan-bendungan itu justru berpotensi menjadi sumber bencana apabila tidak dikelola dengan baik.

Kritik terhadap Praktik Pelepasan Air

Pengamat geopolitik Sun Lee menilai salah satu persoalan utama adalah praktik pelepasan air dari waduk tanpa pemberitahuan yang memadai kepada masyarakat di wilayah hilir.

Menurutnya, pintu air kerap dibuka pada malam hari ketika sebagian besar warga sedang beristirahat sehingga waktu untuk melakukan evakuasi menjadi sangat terbatas.

Ia mengutip kesaksian warga di Guangxi yang menyebut banjir datang secara tiba-tiba hingga menenggelamkan permukiman dan memaksa sebagian penduduk menyelamatkan diri ke atap rumah.

Dalam pandangan Lee, kurangnya transparansi membuat bencana lebih mudah dipersepsikan sebagai akibat faktor alam semata, padahal ia menilai pengelolaan waduk juga berkontribusi terhadap besarnya dampak yang ditimbulkan.

Insiden Waduk Liulan

Perhatian Lee kemudian tertuju pada runtuhnya Waduk Liulan di Kota Hengzhou, Nanning, Guangxi, pada 6 Juli setelah wilayah itu diguyur hujan lebat akibat Topan Maysak.

Ia mengatakan bahwa warga mulai melihat air meluap sekitar pukul 03.00 dini hari sebelum bendungan akhirnya jebol beberapa jam kemudian.

Banjir disebut merendam sejumlah wilayah, menghancurkan lahan pertanian dan kolam ikan, serta memutus akses jalan, listrik, dan komunikasi bagi banyak warga.