HUT ke-242, Pemkot Pekanbaru Resmi Gelar Pemutihan Pajak Daerah 2026
Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, resmi menghadirkan program pemutihan denda pajak daerah. Kebijakan ini berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan inisiatif ini bagian dari perayaan HUT ke-242 Kota Pekanbaru. Program ini digelar untuk memeriahkan hari jadi kota berjuluk Kota Bertuah tersebut.
Payung hukum pemberian insentif tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 661 Tahun 2026. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Jenis Pajak yang Mendapat Pemutihan
Agung Nugroho menegaskan kebijakan ini tidak terbatas pada satu jenis pajak. Fasilitas pemutihan berlaku untuk semua kategori pajak daerah yang dikelola pemerintah kota.
Selama masa promosi, wajib pajak hanya perlu melunasi pokok pajak terutang. Mereka dibebaskan dari sanksi atau denda keterlambatan.
Kategori pajak yang termasuk dalam program ini meliputi:
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencakup layanan perhotelan serta jasa makanan dan minuman (restoran).
- PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, serta pemakaian tenaga listrik.
- Pajak parkir, reklame, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- Pajak pengambilan air tanah, pajak pengusahaan sarang burung walet, hingga opsen MBLB.
Manfaat bagi Wajib Pajak dan Pelaku Usaha
Agung Nugroho menambahkan program ini berdampak positif, terutama bagi yang memiliki tunggakan PBB besar. Beban finansial masyarakat berkurang signifikan karena denda dihapuskan total.
"Masyarakat memiliki waktu dua bulan untuk membayar PBB yang menunggak tanpa memikirkan biaya denda," kata Agung.
Selain penghapusan denda, Pemkot juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan kewajiban. Ini mempermudah administrasi perpajakan di tingkat pelaku usaha.
Fasilitas tambahan berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk wajib pajak sektor usaha sarang burung walet, sektor MBLB, dan kategori PBJT.
Penghapusan sanksi ini diharapkan mendorong transparansi dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah ingin menciptakan iklim perpajakan yang ramah bagi dunia usaha.
Agung menutup bahwa esensi program adalah meringankan beban ekonomi warga. Program ini menjadi solusi bagi wajib pajak yang mengalami kendala finansial.
Update Terbaru
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






