PP 20 Tahun 2026 Terbit, Suap dan Gratifikasi Dilarang Jadi Pengurang Pajak
Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Aturan ini mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian di sektor Pajak Penghasilan (PPh).
Salah satu poin utama adalah larangan biaya suap dan gratifikasi sebagai pengurang penghasilan bruto. Langkah ini diambil untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih bersih dan mendukung pemberantasan korupsi.
Ketentuan Baru dalam PP 20/2026
Pemerintah menyisipkan Pasal 20A di antara Pasal 20 dan Pasal 21 pada regulasi sebelumnya. Pasal ini melarang pengakuan fiskal atas biaya terkait praktik ilegal.
Larangan tersebut mencakup:
- Segala bentuk suap atau gratifikasi dalam nama dan bentuk apa pun.
- Pemberian yang terkait tindak pidana korupsi sesuai undang-undang.
- Pemberian ilegal kepada pejabat publik nasional maupun internasional.
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari aktivitas koruptif.
Dengan larangan ini, perusahaan tidak bisa memasukkan pengeluaran "bawah meja" ke laporan keuangan fiskal. Ketentuan ini memberikan batasan tegas mengenai biaya yang sah diakui negara.
Cakupan hingga Pejabat Asing
Aturan baru tidak hanya menyasar korupsi dalam negeri, tetapi juga lintas batas. Pemberian kepada pejabat publik asing atau perwakilan organisasi internasional dilarang menjadi pengurang pajak.
Kebijakan ini menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia dengan standar global. PP 20/2026 menyebut langkah ini penting untuk meningkatkan integritas perekonomian nasional.
Berikut perbandingan status biaya sebelum dan sesudah aturan baru:
- Biaya operasional sah: tetap menjadi pengurang PPh.
- Suap dan gratifikasi domestik: sebelumnya belum diatur spesifik, kini dilarang.
- Pemberian pejabat asing: sebelumnya belum ada ketentuan tegas, kini wajib dikeluarkan.
- Biaya tindak pidana korupsi: sebelumnya masih debat fiskal, kini mutlak tidak bisa dikurangkan.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






