Menilik Praktik Penagihan Utang 2026 dalam Perspektif HAM
POJK No. 22 Tahun 2023 mewajibkan penagihan dengan itikad baik dan melarang tindakan mempermalukan konsumen.
UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga mengatur eksekusi jaminan tidak boleh sepihak, sesuai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin martabat setiap individu. Cara penagihan harus tunduk pada norma hukum.
Ketimpangan Relasi Kuasa
Hubungan kreditur-debitur dianggap setara dalam kontrak, namun kesetaraan itu sering semu. Debitur dalam posisi terhimpit karena kebutuhan mendesak atau literasi keuangan rendah.
Kreditur memiliki akses informasi, instrumen hukum, dan sumber daya dominan. Terjadi ketimpangan posisi tawar (inequality of bargaining power).
Kuasa bekerja halus melalui kontrol terus-menerus dan tekanan mental. Pola komunikasi berulang menciptakan rasa takut yang merusak psikologis debitur.
Kepatuhan debitur bukan karena kesadaran hukum, melainkan normalisasi rasa takut. Hukum modern kini tidak hanya pada kebebasan kontrak, tetapi juga perlindungan pihak lemah.
Tanpa pengawasan, penagihan berisiko menjadi dominasi eksploitatif yang merusak esensi kepatuhan hukum.
Langkah Penataan Berbasis HAM
Penyelesaian tidak bisa parsial. Dibutuhkan reformasi dari perencanaan kebijakan hingga pengawasan lapangan, dengan kerangka penghormatan HAM.
Prinsip dasar yang harus diintegrasikan: perlindungan data pribadi, jaminan rasa aman, penghormatan martabat, dan pengawasan ketat terhadap pihak ketiga.
Prinsip ini diamanatkan UU HAM dan ICCPR Pasal 17 yang melindungi dari intervensi sewenang-wenang. Dalam kontrak, harus ada jaminan tidak ada manipulasi kerentanan.
Pada tahap pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum tegas menjadi kunci. POJK No. 22 Tahun 2023 sudah memberikan batas jelas.
Penagihan wajib dengan itikad baik, tanpa kekerasan atau mempermalukan konsumen. Tanpa sanksi nyata, aturan hanya teks mati.
Negara wajib memastikan kepatuhan. Intimidasi dan penyebaran data pribadi melanggar hak atas rasa aman yang dijamin konstitusi.
Penataan ulang sistem penagihan harus menyelaraskan hukum perdata, regulasi keuangan, dan prinsip HAM.
Update Terbaru
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB






