Mengenal 2 Jenis Pihak Terkait di Coretax DJP Terbaru 2026, Apa Bedanya?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan baru bernama Coretax pada 2026.
Salah satu inovasi utamanya adalah konsep impersonating, yang mengubah cara pengelolaan akun wajib pajak badan.
Melalui mekanisme ini, seluruh pengelolaan akun wajib pajak badan dilakukan via akun wajib pajak orang pribadi.
Individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab utama atau Person in Charge (PIC) menjadi kunci dalam sistem ini.
PIC utama dapat memberikan akses kepada wakil, kuasa, hingga penanggung jawab di kantor cabang. Setiap pihak memiliki tingkat akses berbeda sesuai wewenang yang diberikan perusahaan.
DJP menjelaskan bahwa impersonate adalah metode untuk mengakses layanan Coretax bagi penanggung jawab yang memiliki hak akses tertentu.
Penjelasan ini disampaikan melalui kanal Coretaxpedia pada 28 Mei 2026.
Dua Kategori Pihak Terkait
DJP mengklasifikasikan pihak terkait dalam Coretax ke dalam dua kategori utama. Pertama, orang terkait, yaitu individu yang memiliki hubungan langsung dengan operasional wajib pajak.
Untuk perusahaan, orang terkait meliputi direktur, komisaris, pemegang saham, dan karyawan. Sementara untuk instansi pemerintah, mencakup bendaharawan, kuasa pengguna anggaran, hingga pejabat penandatangan SPM.
Kedua, wajib pajak terkait, yaitu entitas lain yang terhubung secara korporasi. Contohnya perusahaan dalam satu grup, penanggung pajak, atau pemilik manfaat (beneficial owner).
Kategori ini memiliki batasan tertentu dalam akses sistem. Berbeda dengan orang terkait, wajib pajak terkait tidak dapat ditunjuk sebagai wakil atau kuasa resmi.
Perbedaan Akses dan Peran
Orang terkait memiliki keistimewaan untuk ditunjuk sebagai wakil atau kuasa resmi. Mereka bisa mendapatkan hak akses penuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai kebijakan perusahaan.
Contohnya, seorang karyawan yang ditunjuk dapat bertugas sebagai pembuat faktur pajak atau penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26.
Alur kerja bagian keuangan tetap berjalan lancar dalam koridor keamanan ketat.
Sebaliknya, wajib pajak terkait tidak bisa menjadi wakil atau kuasa meskipun terhubung secara struktur organisasi. Hal ini menjadi panduan penting bagi perusahaan dalam menentukan tata kelola pajak digital.
DJP berharap sistem ini menciptakan ekosistem perpajakan yang modern dan akuntabel. Setiap akses tercatat secara personal melalui identitas individu yang diberi wewenang, meminimalisir risiko penyalahgunaan akun.
Update Terbaru
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






