DJP Tunggu Arahan Menkeu Purbaya soal Evaluasi Pajak JHT
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menunggu arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait evaluasi kebijakan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).
Pembahasan mengenai skema tersebut saat ini masih berlangsung di lingkungan pemerintah.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan evaluasi pajak JHT masih berjalan. DJP telah menyerahkan berbagai data sebagai bahan pertimbangan.
"Pajak JHT ongoing.
Kami terus terang menunggu, karena ini kan sebenarnya ranah daripada Direktorat Jenderal Strategi Fiskal," ujar Bimo ditemui di kantornya, Senin (13/7).
Ia menegaskan bahwa saat ini sekitar 95 persen penerima JHT tidak dikenai pajak karena nilai manfaat yang diterima berada di bawah Rp50 juta.
"Kami sampaikan semua data, termasuk data tadi 95 persen sebaran dari BPJS Ketenagakerjaan itu ternyata 0 rupiah, 0 persen," katanya.
Bimo mengatakan pemerintah juga telah memetakan kelompok penerima JHT berdasarkan besaran manfaat yang diterima sebagai bahan evaluasi.
Ia menilai apabila pemerintah memutuskan menaikkan batas nilai JHT yang bebas pajak, DJP siap menjalankan kebijakan tersebut.
"Kalau memang mau dinaikkan misalnya dari Rp50 juta jadi Rp100 juta yang bebas pajak JHT-nya, sesuai perintah," tegasnya.
Usulan Penghapusan Pajak JHT
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya mengusulkan penghapusan pajak atas manfaat JHT, pesangon, jaminan pensiun, dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Menurutnya, iuran JHT berasal dari penghasilan pekerja yang telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21), sehingga pemotongan pajak kembali saat pencairan merupakan pajak berganda.
"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak.
Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Said Iqbal dalam keterangan resmi, Minggu (28/6).
Aturan pajak pencairan JHT yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009.
Dalam aturan ini, saldo JHT hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak saat dicairkan, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenakan tarif final 5 persen.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






