"Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," ujar Piter.

Untuk mengatasi keterbatasan APBD, pemerintah daerah disarankan menerapkan skema kerja sama pemerintah dan swasta (PPP) serta menjaga konsistensi regulasi agar investor mendapatkan kepastian hukum.

"Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik, walaupun pasti besar," katanya.

Faktor kepastian regulasi di tingkat daerah menjadi poin krusial mengingat adanya risiko perubahan arah kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

"Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kan kacau jadinya," katanya.

Integrasi berbagai moda transportasi modern seperti KRL, MRT, dan LRT yang merata di berbagai kota diyakini akan mempercepat transformasi kawasan urban secara menyeluruh.

"Melihat dari efek berantainya, saya meyakini dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri.

>>> Abadi Lestari Indonesia Targetkan Penjualan Rp716 Miliar pada 2026

Tapi dia akan mengubah kotanya," tutupnya.