Penyediaan infrastruktur transportasi publik yang memadai dinilai menjadi langkah awal strategis untuk menekan biaya perjalanan harian sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Berdasarkan data yang dilansir dari Nasional, beban ongkos transportasi bagi pekerja komuter di wilayah perkotaan masih tergolong tinggi.

>>> Indef: Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Pergeseran Konsumsi ke Pertalite

Di Jakarta dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 5,7 juta, masyarakat diperkirakan harus mengalokasikan sekitar 25 hingga 30 persen pendapatan mereka hanya untuk biaya mobilitas harian.

Data Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kondisi tersebut melalui rincian pengeluaran harian komuter.

Sebanyak 8,2 persen komuter mengeluarkan ongkos perjalanan kurang dari Rp 5.000 per hari, 14,7 persen menghabiskan Rp 5.000 sampai Rp 10.000 per hari, dan 28,6 persen lainnya harus membayar sedikitnya Rp 25.000 per hari atau setara Rp 750.000 per bulan.

Ekonom Piter menjelaskan bahwa pemangkasan pengeluaran harian melalui transportasi massal yang murah akan langsung berdampak positif pada daya beli riil masyarakat.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter.

Piter menambahkan bahwa kehadiran sarana transportasi yang terintegrasi tidak sekadar memotong biaya hidup, melainkan juga menstimulasi pertumbuhan sektor UMKM di sekitar area stasiun.

"Mengurangi biaya perjalanannya itu sudah bagian dari menyejahterakan masyarakat kita," katanya.

Meskipun proyek infrastruktur ini membutuhkan dana besar, Piter mengingatkan pemda untuk tidak ragu karena keuntungan ekonomi jangka panjangnya melampaui nilai investasi awal.

>>> Danantara Pastikan Kelola Investasi BUMN Berbeda dari 1MDB