Menteri LH: Hampir 90 Persen Pemkot-Pemkab Kena Sanksi soal Sampah
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengungkapkan hampir 90 persen pemerintah kota (Pemkot) dan pemerintah kabupaten (Pemkab) telah dikenakan sanksi terkait kelalaian dalam pengelolaan sampah.
Pemberian sanksi itu didasarkan pada Undang-Undang yang menyebut wali kota dan bupati sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
"Yang memang perintahnya dalam UU itu Wali Kota dan Bupati yang bertanggung jawab ternyata abai, itu hampir 90 persen Pemkot dan Pemkab kita beri sanksi," ujar Jumhur dalam dialog di CNN Indonesia TV, Selasa (21/7).
Jumhur menegaskan sanksi tersebut dapat diperberat hingga berujung pada penetapan tersangka jika tidak ada perbaikan dari pemerintah daerah terkait.
"Sanksi detailnya gini: Anda saya kasih waktu sekian bulan untuk melakukan A, B, C, D, E dan seterusnya, itu paksaan pemerintah.
Kalau paksaan pemerintah tidak dilakukan, itu bisa meningkat ke pemberatan dan bisa jadi tersangka," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kota dan kabupaten sebenarnya memiliki segala sumber daya untuk mengelola sampah jika dilakukan secara bertahap.
Denda Perusahaan Nakal Capai Rp1,6 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Jumhur mengungkapkan Kementerian LH berhasil mengumpulkan pendapatan negara dari denda administratif terhadap perusahaan nakal sebesar Rp1,6 triliun.
Uang tersebut merupakan hasil penagihan terhadap perusahaan yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban lingkungannya.
"KLH tahun 2026 berkomitmen memberikan PNBP kepada negara dari denda-denda lingkungan, itu 400 miliar. Sampai bulan Juni kita sudah mengumpulkan 1,6 triliun.
Empat kali lipat dari yang dijanjikan," tuturnya.
Menurut Jumhur, capaian itu menunjukkan penegakan hukum lingkungan dilakukan secara serius.
Ia menambahkan bahwa pada era sebelumnya, penindakan hanya fokus pada sektor kehutanan, sehingga banyak perusahaan nakal menyepelekan kewajiban lingkungan.
"Begitu dipisah (Kementerian) kita melihat, oh ini ternyata banyak pelanggaran. Di situlah sekarang saya katakan rezim KLH ya rezim sanksi.
Jadi kamu salah, mentang-mentang 10 tahun kamu dibiarin, kamu seenaknya aja kamu, kita punya hak memberikan sanksi," tegasnya.
Update Terbaru
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB






