Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/7).

>>> Polri Bantah Tangkap Abdul Karim Aktivis Palestina: Buronan Siprus

Tomsi menekankan pentingnya peran Pemda untuk memastikan program BSPS benar-benar menyentuh masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.

"Oleh sebab itu saya mengimbau kepada teman-teman daerah minggu depan datanya diperlihatkan, yang mana yang kuotanya masih kurang tolong segera betul-betul teman-teman di daerah bertanggung jawab untuk membela masyarakat miskinnya untuk bisa rumahnya mendapat [program] bedah rumah," ujar Tomsi.

Ia menyatakan, percepatan proses penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) di berbagai daerah sangat dibutuhkan.

Hingga saat ini, jumlah CPB yang telah ditetapkan baru mencapai 124.376 unit dari target 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026.

Tomsi mendorong Pemda berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memanfaatkan data masyarakat miskin Desil 1 sebagai dasar penetapan penerima bantuan.

>>> Dua Alasan Persib Rekrut Mariano Peralta dari Borneo FC

Ia juga meminta agar Pemda mendahulukan masyarakat miskin ekstrem pada kelompok Desil 1 dan Desil 2 sebagai penerima manfaat.

Menurutnya, prioritas tersebut penting karena masih banyak warga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.

"Beberapa hari yang lalu saya berkeliling dan saya melihat sangat memprihatinkan, ada yang toilet sama dapur jadi satu, kemudian ada yang mau roboh, bocor di kiri kanan, kemudian lantainya tanah," katanya.

Tomsi berharap Pemda memanfaatkan hasil evaluasi untuk mempercepat penyelesaian pendataan dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.

Rapat tersebut dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan, Plt.

>>> Keir Starmer Resmi Mundur dari PM Inggris Usai Temui Raja Charles

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian PKP R. An An Andri Hikmat.