Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax berpotensi memicu pergeseran konsumsi masyarakat ke Pertalite yang masih mendapatkan subsidi pemerintah.

Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan konsekuensi fiskal dan distribusi energi apabila tidak diantisipasi dengan baik.

>>> Danantara Pastikan Kelola Investasi BUMN Berbeda dari 1MDB

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, Muhammad Rizal Taufikurahman, mengatakan kelompok rumah tangga menengah menjadi segmen yang paling mungkin mengubah pola konsumsi bahan bakarnya setelah harga Pertamax naik.

Menurutnya, sensitivitas terhadap biaya transportasi dapat mendorong sebagian pengguna beralih ke Pertalite yang lebih murah.

Meski demikian, Rizal mengingatkan pemerintah saat ini tidak menambah kuota Pertalite.

Oleh karena itu, tantangan yang muncul tidak hanya terkait potensi peningkatan subsidi, tetapi juga tekanan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.

"Risiko utamanya bukan hanya pembengkakan volume bersubsidi, melainkan meningkatnya tekanan pada distribusi BBM bersubsidi dan potensi antrean atau kelangkaan di sejumlah daerah apabila pengawasan tidak diperketat," ujar Rizal kepada KONTAN, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, apabila perpindahan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite terjadi dalam jumlah besar sementara kuota subsidi tetap dipertahankan, pemerintah akan menghadapi pilihan yang sama-sama tidak mudah.

Di satu sisi, mempertahankan kuota yang ada dapat membuat masyarakat kesulitan memperoleh Pertalite karena permintaan meningkat.

Di sisi lain, apabila pemerintah memutuskan menambah volume penyaluran, maka beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak.

Menurut Rizal, ruang fiskal pemerintah untuk memperluas subsidi energi saat ini juga tidak terlalu longgar.

Sebab, anggaran subsidi sebelumnya telah menghadapi tekanan akibat fluktuasi harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.