Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mendorong pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi menilai keterlibatan pemda akan membuat program lebih tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat.

>>> CRA Batalkan Sanksi Pegawai yang Pasang Antena untuk Nonton Piala Dunia

Eri mengungkapkan selama ini pemerintah daerah kerap tidak mendapat informasi memadai terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk lokasi dan tenaga kerja yang direkrut.

"Kami tidak pernah tahu di mana lokasi SPPG akan dibangun.

Kami juga tidak pernah mendapatkan informasi terkait pekerja yang direkrut di sana," ujar Eri usai Penutupan Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 di Medan, Kamis (2/7) malam.

Menurut Wali Kota Surabaya itu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penolakan masyarakat karena tenaga kerja SPPG di sejumlah daerah didominasi warga luar daerah.

"Ketika masyarakat melihat yang bekerja bukan warga lokal, tentu muncul pertanyaan. Padahal Presiden sudah menyampaikan program ini membuka lapangan pekerjaan," jelasnya.

Eri menjelaskan jika satu SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang, maka 100 SPPG dapat membuka 5.000 lapangan kerja untuk lingkungan sekitar.

Pelibatan pemda juga penting untuk memastikan standar kesehatan dan keamanan pangan di setiap dapur SPPG. Pemerintah kota memiliki perangkat pengawasan sehingga kualitas makanan terjaga.

"Dengan pelibatan kami, kami memastikan SPPG tidak ada permasalahan higienis. Jangan sampai ada keracunan.

Kami bisa memastikan dapur sesuai standar kesehatan," ujar politikus PDIP itu.

Penerima Manfaat Tepat Sasaran

Eri menyoroti pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat. Dengan mengetahui kondisi wilayah, pemda lebih memahami sekolah yang membutuhkan program MBG.