Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama akhirnya memberikan tanggapan terkait tuduhan penerimaan suap impor senilai SG$213.600 atau sekitar Rp2,94 miliar per transaksi.

Pernyataan itu disampaikan Djaka saat menghadiri konferensi pers APBN Kita pada Jumat (5/6/2026).

>>> Vidio Siarkan Byon Madness Vol 4 di Spike Air Dome PIK 2

"Terkait permasalahan importasi di Bea Cukai kita sama-sama ikuti perkembangan sidang saja," kata Djaka, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.

Kasus ini mencuat setelah nama Djaka disebut dalam persidangan dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan terdakwa Bos Blueray Cargo, John Field.

Desakan dari Presiden hingga Pengungkapan di Sidang

Pernyataan Djaka muncul setelah adanya desakan dari tingkat tertinggi pemerintahan terkait pembenahan internal di institusi kepabeanan.

Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan instruksi dalam pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

"Bea cukai kita harus diperbaiki Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti," tegas Presiden.

>>> Jadwal MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, Veda Ega Bidik Hasil Besar

Dugaan aliran dana itu sendiri terungkap ketika Jaksa Penuntut Umum KPK memeriksa Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Ditjen Bea Cukai, Orlando Hamonangan Sianipar, sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (20/5/2026).

Jaksa KPK memaparkan bukti berupa amplop cokelat dengan kode 1-DIR yang diserahkan oleh John Field dan Sri Pangastuti pada Agustus 2025, meskipun saksi mengaku tidak mengetahui identitas pasti penerimanya.

"Izin majelis [hakim], kami tegaskan yang nomor 1 adalah Dirjen Bea Cukai [Djaka Budhi Utama]. Nilainya SG$213.600.

Itu kami yang tegaskan. Karena kami yang punya bukti ini," ujar Jaksa KPK Takdir Suhan.

>>> Toyota Siap Unjuk Mobil Balap Hidrogen Cair di Le Mans 24 Jam

Orlando menambahkan bahwa praktik pemberian uang dari PT Blueray Cargo kepada oknum pejabat Bea Cukai diduga telah berlangsung sebanyak enam kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026.