BPDP Setor Rp 17,4 Triliun ke Kas Negara hingga Mei 2026
Selasa / 16-06-2026, 21:54 WIB
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyetorkan Rp 17,4 triliun ke kas negara hingga 31 Mei 2026, mencapai 65% dari target tahunan Rp 26,84 triliun.
Selasa / 16-06-2026, 21:54 WIB
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyetorkan Rp 17,4 triliun ke kas negara hingga 31 Mei 2026, mencapai 65% dari target tahunan Rp 26,84 triliun.
Selasa / 16-06-2026, 20:52 WIB
Pemerintah berhasil mengumpulkan Rp23,5 triliun dari perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026. Kontribusi terbesar berasal dari reaktivasi wajib pajak tidak aktif.
Senin / 15-06-2026, 19:59 WIB
Kementerian Keuangan menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1,02 triliun dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Dana tersebut berasal dari lelang, penelusuran aset, dan rampasan kasus korupsi.
Senin / 15-06-2026, 19:12 WIB
Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mencatat penambahan sekitar 50.000 wajib pajak baru berkat sistem Coretax. Langkah ini untuk memperkuat penerimaan negara.
Senin / 15-06-2026, 16:44 WIB
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaktifkan kembali 24.672 wajib pajak dormant hingga 12 Juni 2026. Langkah ini berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp20,63 triliun.
Senin / 15-06-2026, 16:32 WIB
Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan Rp23,5 triliun dari perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026, berasal dari wajib pajak baru, PKP baru, dan reaktivasi WP dormant.
Senin / 15-06-2026, 13:33 WIB
Direktorat Jenderal Pajak berhasil mengumpulkan penerimaan Rp 23,5 triliun dari program perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026. Capaian ini ditopang tiga sektor utama.
Sabtu / 13-06-2026, 17:20 WIB
World Bank mendorong Indonesia meningkatkan penerimaan negara yang masih rendah. Rasio penerimaan terhadap PDB hanya 14,6% pada 2024, terendah di antara negara berpendapatan menengah atas.
Jumat / 12-06-2026, 16:01 WIB
Pemerintah membutuhkan likuiditas besar untuk merealisasikan janji kampanye dan program prioritas, namun tetap terikat disiplin defisit APBN. Target rasio pendapatan negara 12,01% dinilai ambisius.
Jumat / 12-06-2026, 11:44 WIB
Panitia Kerja Penerimaan KEM-PPKF 2027 Komisi XI DPR RI mendorong penguatan sistem perpajakan untuk menaikkan batas bawah target penerimaan negara dari usulan awal 11,82-12,40 persen terhadap PDB.
Kamis / 11-06-2026, 18:44 WIB
Panitia Kerja Penerimaan Komisi XI DPR menaikkan batas bawah target penerimaan negara menjadi 12,01% terhadap PDB dalam pembahasan KEM PPKF 2027.
Kamis / 11-06-2026, 15:56 WIB
Bank Dunia memperkirakan ruang fiskal Indonesia tertekan dalam beberapa tahun ke depan. Defisit anggaran diproyeksikan bertahan dekat batas UU, didorong belanja subsidi dan program prioritas.
