Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah menyetorkan dana sebesar Rp 17,4 triliun ke kas negara hingga 31 Mei 2026.

Realisasi tersebut setara dengan 65 persen dari target penerimaan negara tahun ini yang dipatok sebesar Rp 26,84 triliun.

>>> Wall Street Menguat, Penurunan Harga Minyak Redakan Kekhawatiran Inflasi

Kinerja positif ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR pada Senin (15/6/2026).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, memberikan apresiasi atas kontribusi berkala BPDP.

"Kalau kita lihat dari pendapatannya untuk BPDP ini dari tahun ke tahun biasanya bisa melebihi target dan sampai dengan bulan Mei (2026) telah tercapai Rp 17,4 triliun," ujar Astera.

Selain menyumbang pendapatan negara, BPDP merealisasikan program strategis seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 415 ribu hektare dengan dana Rp 13,13 triliun.

BPDP juga memenuhi bahan bakar nabati sebanyak 88,93 juta kiloliter senilai Rp 263,13 triliun.

"Dana ini digunakan untuk menjaga stabilitas harga CPO, energi dan pengurangan emisi," kata Astera.

Di samping itu, dialokasikan anggaran Rp 1,49 triliun untuk pengembangan sumber daya manusia perkebunan yang menyasar 13.265 mahasiswa penerima beasiswa dan 29.173 peserta pelatihan.

>>> Superindo Promo Weekday 11-14 Mei 2026: Diskon Ayam hingga Deterjen

"Outcome-nya nanti adalah peningkatan produktivitas perkebunan, peningkatan kesejahteraan petani dan implementasi Astacita untuk ketahanan energi," tutur Astera.

Dalam forum yang sama, dipaparkan laporan keuangan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang mengumpulkan pendapatan Rp 323 miliar hingga akhir Mei 2026 dari target tahunan Rp 686 miliar.

"Dari segi capaian pendapatan BPDLH selalu dapat capaian yang sangat baik bahkan bisa ada yang melebihi dari 100% yaitu tahun 2025.

Sampai dengan bulan Mei (2026) ini sudah mencapai hampir 50% dari Rp 686 miliar telah tercapai Rp 323 miliar," jelas Astera.

Program dana bergulir lingkungan hidup oleh BPDLH tercatat telah memfasilitasi 52.196 debitur di 34 provinsi dengan kucuran dana Rp 396,86 miliar.

Selain itu, pendanaan bagi penerima manfaat program lingkungan menelan biaya Rp 1,9 triliun.

>>> Reza Arya Pratama Akhiri Masa Bakti di PSM Makassar

"Harapannya adalah memberikan akses pendanaan bagi debitur pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi isu lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi energi," tutur Astera.