KPK Awasi 49 Proyek Strategis DKI Jakarta Senilai Rp4,25 Triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan terhadap sejumlah proyek strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp4,255 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh program berjalan tepat waktu, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.
Pemetaan Risiko dan Mitigasi
Pemetaan risiko dan penyusunan langkah mitigasi telah dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada 9-10 Juni 2026.
Pada tahun ini, terdapat 49 proyek strategis yang tersebar di 10 perangkat daerah, meliputi pembangunan infrastruktur jalan, trotoar, fasilitas kesehatan, ruang terbuka hijau, pengelolaan sumber daya air, pendidikan, hingga perumahan rakyat.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menekan potensi penyimpangan sejak dini.
"Melalui rapat tersebut, KPK bersama Pemprov DKI Jakarta melakukan pemetaan risiko sekaligus menyusun langkah mitigasi agar berbagai proyek prioritas dapat terlaksana secara efektif," ujar Bahtiar.
Oleh karena itu, alokasi anggaran yang besar harus diimbangi dengan hasil pembangunan yang fungsional.
"Karena itu, anggaran yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan riil warga dan menghasilkan manfaat yang terukur," tandas Bahtiar.
Ia menambahkan bahwa pencegahan korupsi yang efektif harus dimulai dari hulu proses pengadaan.
"Dari hal-hal yang terlihat kecil itulah berbagai penyimpangan dapat berkembang. Pengawasan harus dilakukan sejak awal, bukan ketika masalah sudah terjadi," tegasnya.
Penguatan Koordinasi dengan Inspektorat
Guna memaksimalkan fungsi kontrol tersebut, KPK memperkuat koordinasi dengan Inspektorat DKI Jakarta melalui pemantauan hasil reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan audit berbasis risiko pada pengadaan e-purchasing.
Lembaga antirasuah ini juga mewajibkan pelaporan berkala, percepatan mitigasi risiko keterlambatan, serta tindak lanjut atas rekomendasi probity audit.
"Pada akhirnya yang paling penting adalah memastikan proyek-proyek strategis ini selesai tepat waktu, berkualitas, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Karena tujuan pengawasan bukan sekadar menghindari korupsi, tetapi memastikan pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik," pungkas Bahtiar.
Update Terbaru
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Jalan protokol Jakarta bernomor sejarah kolonial Belanda dulu
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Khutbah Jumat 20 November 2026: Merawat Alam, Menghormati Makhluk Allah, Lengkap dengan Teks Arab dan Doa
Rabu / 18-11-2026, 11:12 WIB
Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini, 18 November 2026: Belum Ada Kode Resmi Baru, Waspada Kode Lama Berlabel Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:11 WIB
Timnas Indonesia U-17 Incar Kemenangan Sempurna Lawan Myanmar
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Garuda Asia Segel Tiket Piala Asia U-17 2027 Lewat Tiga Kemenangan
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Cara Registrasi Mandiri di Portal Perlinsos Digital Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
BYD Mulai Mengubah Peta Persaingan Mobil Terlaris, Suzuki Perlu Perkuat Strategi Elektrifikasi
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB






