Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan terhadap sejumlah proyek strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp4,255 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh program berjalan tepat waktu, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.

>>> 5 Serum Anti Aging untuk Kulit Awet Muda Mulai Rp27 Ribuan

Pemetaan Risiko dan Mitigasi

Pemetaan risiko dan penyusunan langkah mitigasi telah dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada 9-10 Juni 2026.

Pada tahun ini, terdapat 49 proyek strategis yang tersebar di 10 perangkat daerah, meliputi pembangunan infrastruktur jalan, trotoar, fasilitas kesehatan, ruang terbuka hijau, pengelolaan sumber daya air, pendidikan, hingga perumahan rakyat.

Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menekan potensi penyimpangan sejak dini.

"Melalui rapat tersebut, KPK bersama Pemprov DKI Jakarta melakukan pemetaan risiko sekaligus menyusun langkah mitigasi agar berbagai proyek prioritas dapat terlaksana secara efektif," ujar Bahtiar.

Oleh karena itu, alokasi anggaran yang besar harus diimbangi dengan hasil pembangunan yang fungsional.

"Karena itu, anggaran yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan riil warga dan menghasilkan manfaat yang terukur," tandas Bahtiar.

>>> Negara Masa Lalu yang Pernah Tampil di Piala Dunia Kini Tinggal Sejarah

Ia menambahkan bahwa pencegahan korupsi yang efektif harus dimulai dari hulu proses pengadaan.

"Dari hal-hal yang terlihat kecil itulah berbagai penyimpangan dapat berkembang. Pengawasan harus dilakukan sejak awal, bukan ketika masalah sudah terjadi," tegasnya.

Penguatan Koordinasi dengan Inspektorat

Guna memaksimalkan fungsi kontrol tersebut, KPK memperkuat koordinasi dengan Inspektorat DKI Jakarta melalui pemantauan hasil reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan audit berbasis risiko pada pengadaan e-purchasing.

Lembaga antirasuah ini juga mewajibkan pelaporan berkala, percepatan mitigasi risiko keterlambatan, serta tindak lanjut atas rekomendasi probity audit.

"Pada akhirnya yang paling penting adalah memastikan proyek-proyek strategis ini selesai tepat waktu, berkualitas, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

>>> Garena Rilis 73 Kode Redeem FF Max Terbaru 16 Juni 2026

Karena tujuan pengawasan bukan sekadar menghindari korupsi, tetapi memastikan pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik," pungkas Bahtiar.