DPR Targetkan Bursa Mineral Beroperasi Januari 2027
Jumat / 05-06-2026, 10:48 WIB
Komisi XI DPR RI menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Aturan rincinya akan diatur dalam POJK.
Jumat / 05-06-2026, 10:48 WIB
Komisi XI DPR RI menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Aturan rincinya akan diatur dalam POJK.
Jumat / 05-06-2026, 10:36 WIB
OJK menyetujui hasil penerbitan instrumen Additional Tier 1 BNI senilai US$700 juta sebagai komponen modal inti tambahan. Dana tersebut akan memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis BNI.
Jumat / 05-06-2026, 08:16 WIB
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. resmi mendapatkan persetujuan OJK untuk memasukkan dana penerbitan instrumen permodalan senilai US$700 juta atau setara Rp12,6 triliun sebagai komponen modal inti tambahan.
Jumat / 05-06-2026, 08:04 WIB
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk resmi mencatatkan dana hasil penerbitan instrumen kapital senilai US$700 juta sebagai komponen modal inti tambahan setelah mendapat persetujuan OJK.
Kamis / 04-06-2026, 22:44 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil direksi PT Bank Mandiri Taspen (Mantap) terkait dugaan penipuan investasi di Purwokerto yang melibatkan mantan pegawai bank.
Kamis / 04-06-2026, 16:22 WIB
UU PPSK resmi disahkan DPR pada 4 Juni 2026. Aturan ini membawa perluasan peran BI, wewenang baru OJK, dan evaluasi DPR terhadap otoritas keuangan.
Kamis / 04-06-2026, 06:16 WIB
OJK memproyeksikan kredit perbankan pada semester II-2026 akan tumbuh didorong sektor ekspor. Pelemahan rupiah jadi katalis positif bagi industri berorientasi ekspor.
Kamis / 04-06-2026, 04:31 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penambahan posisi Kepala Eksekutif pengawas bursa mineral di OJK mulai 2026, seiring pengesahan RUU P2SK.
Kamis / 04-06-2026, 03:51 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan perlindungan hukum bagi seluruh elemen OJK dalam RUU P2SK terbaru. Simak 17 poin utama revisi UU P2SK.
Kamis / 04-06-2026, 00:40 WIB
OJK memperketat pengawasan asuransi dengan sanksi tegas hingga pencabutan izin untuk berantas fraud. Regulator juga kaji standar layanan dan adopsi AI demi perlindungan nasabah.
Kamis / 04-06-2026, 00:05 WIB
Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakati revisi UU PPSK. DPR resmi bisa mengevaluasi BI, OJK, dan LPS. RUU siap disahkan di paripurna.
Rabu / 03-06-2026, 23:15 WIB
RUU revisi P2SK memberikan kewenangan baru bagi DPR untuk mengevaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS. Hasil evaluasi berupa rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti lembaga terkait.