UU PPSK 2026 Resmi Disahkan, Ini Perubahan Utama di Sektor Keuangan
Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
Regulasi ini menyasar penguatan sistem finansial nasional dengan 17 pilar utama.
Proses pembahasan berlangsung panjang dengan 1.212 daftar inventaris masalah. Aturan baru ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kelembagaan hingga perlindungan konsumen.
Perluasan Peran Bank Indonesia
Salah satu poin krusial adalah perluasan mandat Bank Indonesia (BI).
Bank sentral tidak lagi hanya fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga bertugas mendorong penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, UU ini memberikan perlindungan hukum bagi Dewan Gubernur dan pegawai BI selama menjalankan tugas sesuai prosedur dan itikad baik.
Kewenangan Dewan Gubernur dalam mewakili BI di ranah hukum juga diperjelas dan dapat didelegasikan.
Wewenang Baru OJK dan Pengawasan DPR
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat tanggung jawab baru mengatur dan mengawasi pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis nasional.
OJK juga akan memantau pengelolaan dana publik, termasuk dana keuangan haji dan tabungan perumahan rakyat.
Menariknya, DPR kini memiliki kewenangan mengevaluasi kinerja BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil evaluasi dan rekomendasi DPR bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti.
17 Sektor Strategis
Regulasi ini mencakup 17 sektor strategis, antara lain: kelembagaan BI, OJK, dan LPS; mekanisme evaluasi DPR; perluasan perbankan syariah; demutualisasi bursa efek; pengaturan transfer margin; penerbitan Surat Utang Danantara; resolusi asuransi; dana pertanggungan kecelakaan lintas; pengawasan bursa komoditas; regulasi aset kripto; satgas pinjaman online dan judi online; Pusat Finansial Internasional Indonesia; penyelesaian piutang UMKM; keadilan restoratif di sektor keuangan; serta penanganan bank dalam status penyehatan.
Pemerintah berharap UU PPSK memberikan kepastian hukum dan perlindungan lebih baik bagi pelaku industri dan masyarakat.
Pergeseran fungsi lembaga keuangan menjadi lebih integratif dan akuntabel di bawah pengawasan legislatif dinilai krusial untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika global.
Update Terbaru
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB






