Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.

Regulasi ini menyasar penguatan sistem finansial nasional dengan 17 pilar utama.

>>> Rahasia Seduh Kopi Tubruk Anti Kelat: Rasio, Suhu, dan Waktu yang Tepat

Proses pembahasan berlangsung panjang dengan 1.212 daftar inventaris masalah. Aturan baru ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kelembagaan hingga perlindungan konsumen.

Perluasan Peran Bank Indonesia

Salah satu poin krusial adalah perluasan mandat Bank Indonesia (BI).

Bank sentral tidak lagi hanya fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga bertugas mendorong penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, UU ini memberikan perlindungan hukum bagi Dewan Gubernur dan pegawai BI selama menjalankan tugas sesuai prosedur dan itikad baik.

Kewenangan Dewan Gubernur dalam mewakili BI di ranah hukum juga diperjelas dan dapat didelegasikan.

>>> Just Fontaine dan 13 Gol Abadi: Mengapa Rekor Itu Begitu Sulit Dikejar?

Wewenang Baru OJK dan Pengawasan DPR

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat tanggung jawab baru mengatur dan mengawasi pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis nasional.

OJK juga akan memantau pengelolaan dana publik, termasuk dana keuangan haji dan tabungan perumahan rakyat.

Menariknya, DPR kini memiliki kewenangan mengevaluasi kinerja BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil evaluasi dan rekomendasi DPR bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti.

17 Sektor Strategis

Regulasi ini mencakup 17 sektor strategis, antara lain: kelembagaan BI, OJK, dan LPS; mekanisme evaluasi DPR; perluasan perbankan syariah; demutualisasi bursa efek; pengaturan transfer margin; penerbitan Surat Utang Danantara; resolusi asuransi; dana pertanggungan kecelakaan lintas; pengawasan bursa komoditas; regulasi aset kripto; satgas pinjaman online dan judi online; Pusat Finansial Internasional Indonesia; penyelesaian piutang UMKM; keadilan restoratif di sektor keuangan; serta penanganan bank dalam status penyehatan.

Pemerintah berharap UU PPSK memberikan kepastian hukum dan perlindungan lebih baik bagi pelaku industri dan masyarakat.

>>> Kecelakaan Jorge Martin Warnai Kecepatan Pedro Acosta di Tes Catalunya

Pergeseran fungsi lembaga keuangan menjadi lebih integratif dan akuntabel di bawah pengawasan legislatif dinilai krusial untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika global.