Politikus PDIP Ingatkan Dasar Hukum Pengerahan Pasukan TNI
Jumat / 30-10-2026, 05:00 WIB
TB Hasanuddin menegaskan pelibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai prosedur yang berlaku.
Jumat / 30-10-2026, 05:00 WIB
TB Hasanuddin menegaskan pelibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai prosedur yang berlaku.
Jumat / 30-10-2026, 03:14 WIB
Komisi I DPR RI menyatakan permintaan PBB agar Indonesia keluar dari Board of Peace patut dipertimbangkan dengan tetap melihat kepentingan nasional.
Kamis / 29-10-2026, 10:14 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menolak usulan KPK agar harta pejabat yang tak lapor LHKPN bisa dirampas karena dinilai sebagai pelanggaran HAM.
Rabu / 28-10-2026, 05:07 WIB
DPR membahas aturan illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset yang menuai penolakan dari Guru Besar Unhas Said Karim dalam rapat dengar pendapat.
Rabu / 28-10-2026, 05:00 WIB
Komisi III DPR menyambut baik usulan Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra terkait rencana revisi Undang-Undang Tipikor.
Senin / 26-10-2026, 16:56 WIB
Ahmad Sahroni mengingatkan pentingnya ijazah asli saat bertemu dengan mahasiswa LK2 FH UI di Kompleks Parlemen.
Minggu / 25-10-2026, 22:00 WIB
Politisi Gerindra Azis Subekti menanggapi polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka serta menegaskan aturan hukum pemecatan kepala negara.
Minggu / 25-10-2026, 21:56 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merespons positif ajakan Partai Keadilan Sejahtera untuk membahas polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Minggu / 25-10-2026, 07:21 WIB
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan keyakinan bahwa Indonesia mampu menentukan arah pasar modal secara mandiri di tengah rencana perubahan status oleh MSCI.
Sabtu / 24-10-2026, 12:07 WIB
Dugaan keretakan timnas Korea Selatan mencuat di parlemen setelah pemain dikabarkan enggan menyebut nama kapten Son Heung-min.
Jumat / 23-10-2026, 20:35 WIB
DPR mengungkap adanya wacana penambahan jumlah komisioner KPU dan Bawaslu pusat hingga daerah yang akan diatur dalam pembahasan Revisi UU Pemilu.
Jumat / 23-10-2026, 17:00 WIB
DPR menyarankan Badan Pertanahan Nasional memediasi sengketa lahan Tanah Abang antara Hercules dan Menteri PKP Maruarar Sirait.