Komisi III DPR menyatakan dukungan terhadap wacana revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya telah disuarakan oleh pemerintah.

Usulan tersebut datang dari Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, guna menyempurnakan aturan hukum yang berlaku saat ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menilai bahwa setiap langkah penguatan upaya pemberantasan korupsi perlu mendapatkan dukungan penuh.

Kendati demikian, Sahroni memberikan catatan penting agar proses revisi tersebut dilakukan secara hati-hati serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Pelibatan para ahli, praktisi hukum, dan akademisi dinilai sangat krusial agar perubahan definisi korupsi tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.

Selain itu, Sahroni juga menyuarakan dukungan agar praktik kecurangan dalam bentuk under-invoicing dapat dimasukkan ke dalam materi revisi UU Tipikor.

Menurutnya, manipulasi dokumen perdagangan tersebut telah menjadi sorotan serius dari Presiden Prabowo dan perlu diatur secara jelas tanpa celah abu-abu.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mendorong pembaruan UU Tipikor agar selaras dengan revisi KUHP, KUHAP, dan rancangan undang-undang perampasan aset.

Penyelarasan tersebut juga diperlukan mengingat konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi atau UNCAC telah diratifikasi melalui undang-undang sejak tahun 2006.