Militer Amerika Serikat menewaskan lima orang di kapal cepat di Samudra Pasifik Timur. Insiden ini mengangkat total korban jiwa dari kampanye melawan penyelundup narkoba menjadi sedikitnya 240 orang.

Komando Selatan AS menyatakan Joint Task Force Western Hemisphere meluncurkan serangan pada 27 Oktober lalu. Intelijen mengonfirmasi keterlibatan kapal itu dalam perdagangan narkotika.

PBB menemukan alasan yang meyakini pembunuhan tersebut memenuhi unsur pembunuhan di bawah hukum internasional. Organisasi itu memperingatkan kampanye tersebut dapat berujung pada kejahatan terhadap kemanusiaan.

Keluarga dari dua korban tewas mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah AS. Mereka menuding telah terjadi pembunuhan di luar hukum atas kematian pria asal Trinidad dan Tobago.

Pemerintahan Trump tetap bersikeras bahwa seluruh rangkaian operasi militer berjalan sesuai hukum konflik bersenjata. Mereka mengeklaim setiap korban tewas merupakan anggota organisasi teroris yang terkonfirmasi.

Pengawasan Hukum dan Gugatan Keluarga Korban

Video yang dirilis oleh Komando Selatan AS memperlihatkan kapal tersebut berada dalam posisi hampir tidak bergerak di atas air sebelum ledakan besar terjadi.

Kendati demikian, rekaman itu tidak dapat memastikan apakah kapal sedang berlabuh atau mengalami kerusakan mesin.

Gugatan yang diajukan oleh keluarga korban turut didampingi oleh American Civil Liberties Union dan Center for Constitutional Rights.

Dalam gugatan tersebut, pihak keluarga menegaskan bahwa kedua korban tengah bekerja dan memancing di Venezuela sebelum dalam perjalanan pulang saat militer melancarkan serangan.