Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan penolakan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK sebelumnya mengusulkan agar harta pejabat yang tidak tercantum dalam laporan kekayaan dapat dirampas negara.

Menanggapi hal tersebut, Sahroni menilai langkah perampasan tanpa sebab yang jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, usai mengikuti rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III.

Meski demikian, politikus NasDem tersebut tetap menekankan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan seluruh harta kekayaannya.

Menurutnya, KPK seharusnya memperketat aturan pemberian surat wajib agar para pejabat melaporkan hartanya secara utuh dan tepat waktu.

Ia juga menyoroti aset pejabat yang mengalami lonjakan secara tiba-tiba dalam laporan kekayaan yang wajib dipertanggungjawabkan.

Usulan perampasan aset ini mencuat di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang tengah digodok.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan aturan agar aset yang melampaui batas atau tidak dilaporkan bisa disita.

DPR berencana mendengarkan lebih banyak pandangan dari berbagai narasumber dalam rapat berikutnya terkait polemik tersebut.