Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menggenjot program pengentasan kemiskinan.

Langkah utama yang diandalkan adalah program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli serta memperkuat kesejahteraan kelompok rentan.

Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial

Dalam APBN 2026, anggaran perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp508,2 triliun untuk berbagai kelompok kebutuhan.

Sebesar Rp315,5 triliun dialokasikan khusus untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Porsi terbesar pada kelompok kebutuhan dasar tersebut digunakan untuk membiayai subsidi energi.

Anggaran subsidi energi mencapai sekitar Rp210,1 triliun yang meliputi subsidi BBM tertentu, LPG 3 kilogram, serta listrik.

Selain subsidi energi, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Digitalisasi Penyaluran Bantuan

Pemerintah juga menyiapkan digitalisasi perlindungan sosial agar bantuan yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran.

Uji coba digitalisasi perlinsos telah mencakup seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Pengamat ekonomi menilai keberhasilan program ini harus diukur dari perubahan kesejahteraan keluarga secara nyata.

Rincian Bantuan Langsung dan Sektor Pendidikan

Selain subsidi energi, pemerintah mengalokasikan dana melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai bagi jutaan keluarga penerima manfaat.

Di sektor pendidikan, anggaran perlindungan sosial mencakup Program Indonesia Pintar serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi siswa dan mahasiswa.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Desa serta asistensi rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah kembali mencantumkan berbagai program utama termasuk kelanjutan PKH, sembako, dan subsidi kredit usaha rakyat.

Rencana Perlinsos Digital dan Peralihan Bantuan Tunai