Pemerintahan Presiden Prabowo berencana memperluas digitalisasi perlindungan sosial untuk memperbaiki pendataan serta meningkatkan transparansi penyaluran.

Melalui skema baru yang disiapkan, pemerintah berencana mengubah sebagian mekanisme subsidi berbasis barang menjadi bantuan tunai langsung.

Uji coba digitalisasi perlinsos yang dilakukan di berbagai daerah mencatat jutaan kepala keluarga telah terdaftar dengan dukungan agen pendamping.

Pemerintah menargetkan integrasi dan pemutakhiran data penerima selesai pada akhir 2026 sebelum diuji pada kuartal I 2027.

Evaluasi Dampak terhadap Kemiskinan dan Pengangguran

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 berada di angka 8,07 persen atau setara dengan jutaan penduduk.

Pengamat ekonomi menilai keberhasilan perlindungan sosial harus diukur dari perubahan kesejahteraan keluarga secara nyata, bukan sekadar besarnya anggaran.

Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dinilai penting agar kesalahan pendataan dapat ditekan seminimal mungkin.

Meski demikian, pengamat mengingatkan bahwa bantuan sosial tidak otomatis menciptakan pekerjaan sehingga membutuhkan investasi produktif dan pelatihan industri.