Percepat Revisi UU Peradilan Militer, Komisi I Mulai Koordinasi
Jumat / 23-10-2026, 11:49 WIB
Pimpinan Komisi I DPR menyatakan bahwa pembahasan revisi UU Peradilan Militer pasca putusan MK tidak harus mendekati tenggat waktu dua tahun.
Jumat / 23-10-2026, 11:49 WIB
Pimpinan Komisi I DPR menyatakan bahwa pembahasan revisi UU Peradilan Militer pasca putusan MK tidak harus mendekati tenggat waktu dua tahun.
Jumat / 23-10-2026, 06:07 WIB
Komisi IV DPR RI menyoroti kesejahteraan petani kecil yang dinilai masih jauh dari layak meskipun berbagai program bantuan telah dikucurkan pemerintah.
Kamis / 22-10-2026, 01:43 WIB
Anggota Komisi III DPR menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang menggelar aksi damai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta.
Rabu / 21-10-2026, 23:21 WIB
Ketua Komisi V DPR RI mengecam Kementerian Perhubungan setelah peristiwa kebakaran KMP Batumandi di perairan Selat Sunda karena dinilai terus berulang.
Rabu / 21-10-2026, 16:42 WIB
Kasus rumah dinas TNI di Cijantung yang dijadikan markas judi online memasuki babak baru. Setelah penggerebekan pada 4 Oktober 2026, Pomdam Jaya resmi menetapka
Rabu / 21-10-2026, 16:35 WIB
Komisi X DPR mendukung rencana pemberlakuan kembali aturan tak naik kelas untuk jenjang SD hingga SMA pada tahun ajaran 2027/2028.
Rabu / 21-10-2026, 16:07 WIB
DPR menolak usul Luhut Binsar Panjaitan agar kerugian negara dihapus dari kategori korupsi karena dinilai tidak relevan dengan hukum nasional.
Selasa / 20-10-2026, 08:14 WIB
Komisi II DPR berencana menggelar rapat pembahasan RUU Pemilu pekan depan meski masih masa reses, sekaligus menyoroti polemik Pasal Gibran.
Senin / 19-10-2026, 07:56 WIB
Sejumlah mantan Anggota Komisi II DPR RI periode 2019-2024 berkumpul dan menegaskan bahwa pasal terkait Gibran di PKPU tidak pernah dibahas.
Minggu / 18-10-2026, 15:14 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta MUI segera mengeluarkan fatwa haram untuk vape guna mencegah risiko kesehatan dan penyalahgunaan narkoba.
Sabtu / 17-10-2026, 05:00 WIB
DPR mendesak Presiden Prabowo buka data perusahaan penyebab karhutla untuk cegah fitnah negara jiran dan tekan korban.
Jumat / 16-10-2026, 17:00 WIB
Komisi IV DPR menyoroti dampak buruk kebakaran hutan dan lahan yang memicu korban jiwa serta ratusan ribu kasus ISPA di berbagai wilayah Indonesia.