Komisi II DPR dijadwalkan memulai rapat untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu pada pekan depan.

Agenda tersebut tetap dilangsungkan meskipun para anggota dewan masih berada dalam masa reses.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan bahwa rapat itu juga akan meninjau polemik pasal yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Masukan evaluasi tersebut bakal dimasukkan ke dalam agenda panitia kerja.

Dede menyebutkan bahwa lembaganya tidak membahas pasal secara spesifik melainkan fokus pada substansi RUU.

Pihaknya telah menerima usulan agar polemik Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dibahas secara khusus.

Komisi II juga menjadwalkan pemanggilan terhadap KPU serta Bawaslu untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Kendati demikian, karena masih masa reses, rapat awal akan difokuskan pada peninjauan dokumentasi data dan rekaman periode sebelumnya.

Pasal 18 ayat 3 PKPU 19/2023 memuat ketentuan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi capres atau cawapres dari sekolah asing.

Ketentuan tersebut sempat memicu perdebatan menyangkut syarat pendidikan dalam Pilpres sebelumnya.

Mantan Ketua Komisi II DPR sebelumnya membantah keterlibatan dalam pembahasan pasal tersebut saat penyusunan aturan.

Pihak KPU menilai aturan itu merupakan tanggung jawab bersama peserta rapat.