Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menolak usulan Luhut Binsar Panjaitan agar unsur kerugian keuangan negara dihapus dari kategori tindak pidana korupsi.

Lallo menilai gagasan tersebut tidak relevan dengan penerapan hukum di Indonesia serta semangat pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Usulan yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC itu disebut belum dinormakan dalam politik hukum konstitusional Indonesia.

Dalam norma hukum nasional, korupsi mencakup unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta merugikan keuangan negara.

Politikus NasDem tersebut khawatir penghapusan unsur kerugian negara justru akan menghambat upaya penegakan hukum dan merusak sistem hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengeklaim Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kajian bahwa korupsi hanya sebatas praktik suap.

Luhut berpandangan bahwa aturan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dinilai memberatkan sektor bisnis dan operasional Badan Pengelola Investasi Danantara.

Pandangan Berbeda Soal Standar Internasional

Meski merujuk pada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, aturan tersebut dinilai belum sejalan dengan kultur pemberantasan korupsi di tanah air.

Di tingkat global, kategori korupsi memang hanya menyangkut praktik suap-menyuap, sementara di Indonesia bentuk pelanggaran di lapangan jauh lebih kompleks dan beragam.

Luhut sebelumnya mengklaim bahwa penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sangat memberatkan sektor bisnis serta operasional BPI Danantara yang membawahi BUMN-BUMN.

Menurutnya, setiap kegiatan operasi bisnis di lapangan pasti memiliki risiko tersendiri yang harus dihadapi tanpa harus serta-merta dikategorikan sebagai tindakan rasuah.

Kendati demikian, kekhawatiran atas mundurnya upaya penegakan hukum terus disuarakan karena dalam dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo banyak pelaku kejahatan lingkungan dan alam yang sebelumnya tidak tersentuh mulai berhasil diamankan.

Gagasan tersebut dinilai berpotensi menabrak banyak regulasi dan aturan yang sudah berjalan optimal dalam sistem hukum nasional saat ini.