Desakan Mundur bagi Gibran Muncul dari Pakar Hukum Tata Negara
Rabu / 04-11-2026, 10:07 WIB
Sejumlah pakar hukum tata negara menyarankan Gibran mengundurkan diri setelah putusan kasasi Mahkamah Agung terkait keabsahan syarat pencalonan.
Rabu / 04-11-2026, 10:07 WIB
Sejumlah pakar hukum tata negara menyarankan Gibran mengundurkan diri setelah putusan kasasi Mahkamah Agung terkait keabsahan syarat pencalonan.
Selasa / 03-11-2026, 10:56 WIB
PKS optimis pembahasan RUU Pemilu dapat rampung dalam waktu sebulan setelah masa sidang dimulai pada 9 November, berbeda dari target partai lain.
Selasa / 03-11-2026, 09:56 WIB
Komisi II DPR membatalkan rencana rapat pembahasan RUU Pemilu yang semula dijadwalkan berlangsung selama masa reses anggota dewan pekan ini.
Selasa / 03-11-2026, 05:28 WIB
Daftar respons dan sikap resmi dari seluruh fraksi partai politik di gedung DPR RI merespons dinamika putusan hukum mengenai polemik ijazah Gibran.
Selasa / 03-11-2026, 02:07 WIB
Relawan klaim Gibran tak kaget atas putusan kasasi MA soal suket ijazah, sementara DPR masih mengkaji langkah politik lanjutan.
Senin / 02-11-2026, 17:28 WIB
Langkah DPR menggulirkan hak angket terkait keabsahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih menghadapi jalan terjal secara politik.
Senin / 02-11-2026, 16:17 WIB
Putusan Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka memunculkan satu pertanyaan besar di
Senin / 02-11-2026, 09:35 WIB
Pakar hukum tata negara meminta DPR segera memproses nasib Wapres Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Minggu / 01-11-2026, 03:21 WIB
Kapolri, DPR RI, serta perwakilan pemerintah menggelar pertemuan bersama PSSI dan operator Super League guna membahas keamanan dan kualitas kompetisi.
Sabtu / 31-10-2026, 09:56 WIB
DPR mendorong pengembalian harta hasil kejahatan kepada korban melalui RUU Perampasan Aset untuk memberikan kepastian hukum dan menutup celah pelaku kejahatan.
Sabtu / 31-10-2026, 07:49 WIB
Komisi X DPR RI meminta pemerintah mengkaji urgensi dan efektivitas usulan program Makan Bergizi Gratis agar tidak membebani siswa.
Jumat / 30-10-2026, 05:42 WIB
Komisi III DPR RI membuka peluang melakukan revisi terhadap Undang-undang Tipikor seiring dengan berjalannya pembahasan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.