Kelompok relawan menyatakan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak merasa kaget saat merespons putusan Mahkamah Agung.

Putusan kasasi tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kemendikdasmen.

Tanggapan Pihak Relawan Gibran

Ketua Umum relawan Gibranisti, Taufik Bilfaqih, menyebutkan bahwa Gibran menghadapi putusan tersebut dengan sikap tenang.

Taufik juga mengeklaim bahwa pembatalan surat keterangan itu tidak akan memberikan pengaruh apa pun terhadap legitimasi Gibran.

Menurutnya, aturan surat keterangan tersebut berlaku untuk kepentingan masa depan dan bukan untuk konteks pencalonan masa lalu.

Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen syarat pencalonan pada Pilpres 2024 lalu telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, pihak relawan menyatakan sikap menghormati proses politik yang saat ini tengah berjalan di lembaga legislatif DPR.

Respons dan Proses Politik di DPR

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan seluruh empat gugatan yang diajukan oleh penggugat HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Sejumlah pihak kemudian mendesak agar DPR segera menindaklanjuti putusan hukum tersebut sesuai dengan wewenang konstitusional yang dimilikinya.

Meski demikian, mayoritas fraksi di DPR dari koalisi pemerintah masih menyatakan perlu mengkaji putusan tersebut secara mendalam.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan pihaknya akan menjadikan pertimbangan hukum dari MK dan MA sebagai dasar melangkah.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai persoalan ini menyangkut syarat konstitusional yang bersifat fundamental.

Hasto menyebut partainya membuka ruang dialog dengan partai lain untuk menggulirkan langkah politik di parlemen terkait polemik ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal bahwa lembaganya tidak akan menindaklanjuti polemik tersebut.

Ia meminta semua pihak untuk tetap menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.