Sejumlah fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat RI mulai menentukan sikap resmi mereka.

Langkah tersebut diambil menyusul keluarnya putusan dari Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.

Respons Partai Politik di Parlemen

Partai Keadilan Sejahtera menyambut putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan.

PKS menilai persoalan persyaratan administrasi ini perlu ditindaklanjuti secara demokratis di parlemen.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan putusan pengadilan semakin memperkuat kejanggalan dokumen administrasi.

PDIP menyebut perlunya dialog bersama fraksi lain guna membahas langkah lanjutan di gedung DPR.

Partai Demokrat menilai legitimasi jabatan wakil presiden kini sudah tidak lagi memenuhi syarat hukum.

Demokrat menyebut opsi yang tersedia adalah pengunduran diri secara sukarela atau melalui mekanisme konstitusional.

Pandangan Fraksi Lain di DPR

Partai Gerindra meminta kementerian terkait serta lembaga penyelenggara pemilu memberikan penjelasan terbuka.

Gerindra menyatakan sikap untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di negara demokrasi.

Partai Kebangkitan Bangsa memandang putusan hukum terbaru menambah dasar urgensi bagi lembaga dewan.

PKB menjadikan berbagai pertimbangan hukum tersebut sebagai acuan dalam menentukan langkah politik.

Partai NasDem menyatakan belum menerima arahan khusus dan masih fokus menuntaskan agenda legislasi.

Partai Golkar mengaku terkejut atas terbitnya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan tidak sah.

Golkar memastikan akan mempelajari salinan putusan secara cermat karena sudah masuk ranah politik negara.

Partai Amanat Nasional menyatakan masih mengkaji berbagai usulan yang berkembang demi kepentingan bangsa.