Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah menilai Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai rujukan yang kuat.

Rujukan tersebut dapat dipakai untuk menginisiasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Langkah ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi terkait surat keterangan.

Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan permohonan untuk menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah.

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak mempunyai wewenang untuk mendiskualifikasi posisi Gibran sebagai wakil presiden.

MK lantas menunjuk lembaga lain yang memiliki kewenangan penuh untuk proses pemakzulan pascalantikan.

Respons Partai Politik di Parlemen

Wacana pemakzulan ini kini bergantung pada pemahaman dari partai politik yang berada di parlemen.

Partai Keadilan Sejahtera menyatakan keseriusannya untuk menindaklanjuti permasalahan moralitas dan marwah bangsa.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga dikabarkan sedang melakukan pengkajian dan pemrosesan internal.

Sementara itu, Partai Demokrat mengaku belum menerima arahan pimpinan untuk membahas usulan tersebut.

Partai Golkar menyatakan belum ada usulan resmi pembentukan panitia khusus di Komisi II DPR.

Partai NasDem masih mengumpulkan pendapat dari pengurus daerah sebelum mendiskusikannya di tingkat pusat.

Tanggapan Pihak Wapres Gibran

Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpendapat putusan Mahkamah Agung tidak memengaruhi kedudukan kliennya.

Ia menilai putusan tersebut tidak sempurna untuk dilaksanakan eksekusi karena ada keadaan hukum sebelumnya.

Keputusan itu keluar setelah seluruh tahapan pemilihan umum selesai dan Gibran resmi dilantik.