Fraksi PKS meyakini proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu dapat diselesaikan dalam waktu singkat menjelang akhir tahun.

Anggota Panitia Kerja RUU Pemilu dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menyatakan optimisme tersebut di kompleks parlemen pada hari Senin.

Menurut Jazuli, pembahasan akan mulai digulirkan setelah pembukaan masa sidang pada tanggal 9 November mendatang.

Target penyelesaian satu bulan ini diproyeksikan selesai sebelum penutupan masa sidang tahun 2026.

Sebelumnya, para anggota dewan masih berada dalam masa reses untuk menyerap aspirasi langsung dari konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

Kewajiban mendengar masukan masyarakat tersebut membuat pembahasan regulasi ini tidak dapat dipaksakan selama masa reses berlangsung.

Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan oleh PKB melalui anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin.

PKB sebelumnya memperkirakan pengesahan RUU Pemilu dapat tercapai paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.

Komisi II sendiri telah menetapkan 10 isu krusial yang mencakup berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa isu utama tersebut meliputi ambang batas parlemen, ambang batas presiden, hingga aturan keterwakilan perempuan.

Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.