Komisi II DPR memutuskan untuk menunda agenda rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu yang semula dijadwalkan berlangsung selama masa reses.

Ketua Panitia Kerja RUU Pemilu, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pihak legislatif kini sedang mencari waktu yang tepat untuk menjadwalkan ulang pertemuan tersebut.

Pertemuan perdana tersebut diperkirakan baru akan terlaksana pada pekan depan setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang selesai.

Penyusunan Ulang Agenda Panja

Rencana awal mempertemukan Panja bersama Kementerian Dalam Negeri serta Komisi Pemilihan Umum pada pekan ini.

Namun, agenda rapat dan audiensi untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat harus disesuaikan kembali dengan masa sidang mendatang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, sempat menyebutkan rencana awal untuk memulai pembahasan RUU Pemilu meskipun masih dalam masa reses.

Agenda tersebut juga direncanakan mencakup evaluasi terkait aturan dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya.

Di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Pemilu ini tidak tercantum dalam daftar prioritas legislasi di DPR hingga akhir Desember 2026.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menyampaikan empat RUU yang menjadi fokus utama prioritas pada masa persidangan mendatang.

Empat agenda tersebut mencakup RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, serta RUU Perampasan Aset.

Meskipun demikian, desakan untuk segera membahas RUU Pemilu terus mencuat seiring dimulainya tahapan Pemilu 2029 serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.