Langkah DPR untuk memulai proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dinilai masih akan melalui jalan terjal secara politik.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an menyebut mayoritas fraksi di DPR masih akan menunggu sikap dari pihak Istana.

Tantangan Politik di Parlemen

Proses politik yang menerjemahkan putusan lembaga peradilan tidak akan mudah karena kalkulasi dukungan di parlemen.

Ali mengatakan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo masih menjadi faktor penentu utama di lingkaran koalisi.

Meski peluangnya kecil, DPR dipandang perlu membentuk panitia khusus hak angket agar persoalan ini dapat diselidiki secara transparan.

Hak angket merupakan hak konstitusional lembaga legislatif untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga melanggar undang-undang.

Sikap Beragam dari Partai Politik

Sejumlah fraksi di DPR masih mengambil sikap bergeming dan memilih untuk mengkaji putusan hukum yang telah dikeluarkan.

Partai Keadilan Sejahtera mendorong pendalaman persoalan lewat mekanisme resmi DPR dengan menghadirkan pihak terkait serta pandangan ahli.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan perlunya dialog dengan partai lain untuk menggalang dukungan.

Partai Golkar menegaskan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghargai proses hukum yang berlaku.